Tiga belas kementerian dan tujuh asosiasi marah pada siapa?

Ditulis oleh: Zhang Feng

Pada 28 November 2025, Bank Rakyat Tiongkok, Administrasi Regulasi Keuangan, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, dan sepuluh kementerian serta komisi lainnya bersama-sama mengadakan rapat koordinasi kerja terkait mata uang virtual. Setelah itu, tujuh asosiasi seperti Asosiasi Keuangan Internet Tiongkok dan Asosiasi Perbankan Tiongkok mengeluarkan “Peringatan Risiko tentang Pencegahan Aktivitas Ilegal yang Terkait dengan Mata Uang Virtual” (selanjutnya disebut “Peringatan”), yang kembali menegaskan sikap pengawasan terhadap mata uang virtual dan aktivitas terkait. Dokumen tersebut menyandingkan “tokenisasi aset dunia nyata” (RWA) dengan stablecoin, koin udara, dan “penambangan”, sehingga memicu diskusi luas di pasar apakah RWA telah sepenuhnya dimasukkan ke dalam “aktivitas ilegal terkait mata uang virtual”.

Membaca teks secara seksama, terlihat bahwa otoritas pengawasan, sambil menunjukkan sikap tegas, juga menunjukkan rasionalitas dalam membedakan perlakuan terhadap aktivitas dengan sifat berbeda. Mereka tidak secara sederhana menyamakan RWA dan stablecoin dengan koin udara serta bentuk ilegal lain untuk langsung melarangnya, melainkan menekankan peringatan risiko dan batas kepatuhan, sehingga memberikan ruang pemahaman bagi inovasi yang benar-benar patuh dan hati-hati.

I. RWA Tidak Serta-merta Dikategorikan sebagai “Aktivitas Ilegal”, Melainkan Ditekankan “Banyak Risiko”

Dalam teks utama “Peringatan”, terdapat perbedaan penyebutan yang jelas terhadap berbagai aktivitas terkait mata uang virtual. Untuk “koin udara (seperti Pi Coin)”, dokumen dengan jelas menyatakan bahwa “tidak ada inovasi teknologi substantif, tidak ada skenario aplikasi komersial dan nilai yang jelas, mekanisme penerbitan dan operasional tidak transparan, terdapat masalah penipuan dan manipulasi pasar yang serius”, serta menekankan bahwa kerap terkait dengan aktivitas penipuan dan skema piramida. Penilaian seperti ini jelas bersifat negatif dan melarang.

Untuk “stablecoin” dan “tokenisasi aset dunia nyata”, penyebutan dalam dokumen lebih menekankan pada peringatan risiko dan deskripsi situasi saat ini. Tentang stablecoin, dokumen menyebutkan bahwa “saat ini tidak dapat secara efektif memenuhi persyaratan identifikasi pelanggan, anti pencucian uang, dan sebagainya, serta berisiko digunakan untuk pencucian uang, penipuan penggalangan dana, transfer dana lintas batas ilegal, dan aktivitas ilegal lainnya”. Tentang RWA, dokumen menjelaskan bahwa “melalui penerbitan token atau surat berharga lain yang memiliki karakteristik token untuk aktivitas pendanaan dan perdagangan, terdapat banyak risiko, termasuk risiko aset palsu, risiko kegagalan usaha, risiko spekulasi, dan sebagainya”, serta dengan jelas menyatakan “saat ini otoritas pengelola keuangan Tiongkok belum menyetujui aktivitas tokenisasi aset dunia nyata apa pun”.

Dari pilihan kata, terlihat bahwa regulator tidak langsung mengkategorikan stablecoin dan RWA sebagai “aktivitas ilegal”, melainkan menekankan risiko yang ada saat ini serta status belum disetujui. Penyebutan ini berbeda dengan larangan tegas terhadap koin udara, menunjukkan adanya pembedaan dari regulator. RWA, sebagai jalur teknologi yang mewakili aset nyata melalui blockchain, secara teori memiliki keunggulan seperti meningkatkan likuiditas dan menurunkan biaya transaksi, regulator tidak menolak semua potensi nilainya, melainkan memberikan peringatan terhadap kekacauan yang mungkin muncul di pasar saat ini.

II. Ruang Lingkup Pembatasan Dokumen Fokus pada “Aktivitas Keuangan Ilegal”, Bukan “Sapu Bersih” Seluruh Rantai Industri

“Peringatan” pada bagian kedua dan ketiga memberikan tuntutan yang jelas kepada berbagai institusi dan masyarakat umum. Klausul larangannya terutama berpusat pada “aktivitas keuangan ilegal”:

“Institusi dan individu dalam negeri yang melakukan penukaran RMB dengan mata uang virtual, penerbitan dan pendanaan tokenisasi aset dunia nyata, dan aktivitas sejenisnya diduga melakukan penerbitan token atau surat berharga ilegal, penggalangan dana ilegal, penerbitan efek secara terbuka tanpa izin, bisnis berjangka ilegal, dan aktivitas keuangan ilegal lainnya.”

“Penyedia layanan stablecoin luar negeri dan tokenisasi aset dunia nyata yang secara langsung atau tidak langsung menawarkan layanan aktivitas terkait di dalam negeri juga termasuk aktivitas keuangan ilegal.”

Ketentuan ini jelas ditujukan pada aktivitas penerbitan, pendanaan, perdagangan, dan penyediaan layanan yang dilakukan di dalam negeri tanpa izin; inti larangannya adalah “ilegalitas” dari perbuatan tersebut, bukan teknologi atau konsep itu sendiri. Dokumen meminta anggota asosiasi untuk tidak menyediakan layanan terkait penerbitan dan perdagangan mata uang virtual dan RWA di dalam negeri, serta tidak menyediakan layanan untuk “aktivitas bisnis” terkait; objek pengaturannya adalah aktivitas bisnis ilegal dan pelanggaran hukum yang spesifik.

Ini berarti, jika suatu aktivitas terkait RWA:

1. Tidak melibatkan penerbitan dan pendanaan secara ilegal di dalam negeri;
2. Tidak melibatkan dukungan terhadap aktivitas ilegal di dalam negeri;
3. Model operasinya sesuai dengan peraturan dan hukum keuangan yang berlaku, misalnya melalui jalur legal, ditujukan pada investor yang memenuhi syarat, dan telah menyelesaikan persetujuan dan pendaftaran regulator yang diperlukan;
4. Terutama bila dapat mengandalkan yurisdiksi seperti Hong Kong yang sudah membangun kerangka pengawasan aset virtual, dijalankan secara patuh hukum, dan terpisah secara efektif dari pasar dalam negeri;

Maka, aktivitas tersebut mungkin tidak langsung masuk ke dalam ruang lingkup larangan yang ditegaskan oleh “Peringatan”. Dokumen ini bertujuan memutus dukungan rantai industri aktivitas ilegal di dalam negeri, bukan melarang semua diskusi teknologi, praktik patuh internasional, atau riset prospektif terkait RWA di seluruh dunia.

III. Eksplorasi RWA yang Patuh Harus Berlandaskan Kerangka Hukum dan Menggunakan Aturan Dua Wilayah

Yang kita bahas tentang RWA seharusnya merujuk pada eksplorasi yang patuh dalam kerangka hukum yang ada, khususnya yang sesuai dengan persyaratan hukum Tiongkok daratan dan Hong Kong serta norma hukum lintas batas terkait. Sejak 2022, Hong Kong secara bertahap membangun sistem perizinan penyedia layanan aset virtual (VASP) yang cukup komprehensif, dan telah mengatur penerbitan dan perdagangan produk keuangan seperti sekuritas tokenisasi. Pada 2023, Komisi Sekuritas Hong Kong juga mengeluarkan surat edaran tentang sekuritas tokenisasi dan skema investasi kolektif, memberikan panduan untuk tokenisasi aset yang patuh.

Dalam konteks ini, sebuah proyek RWA yang patuh hukum mungkin memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Penerbitan patuh, yaitu diterbitkan di yurisdiksi yang diizinkan (misal: Hong Kong), kepada investor yang memenuhi persyaratan lokal, dan telah menyelesaikan registrasi atau persetujuan yang diperlukan.

Aset nyata, yaitu aset dunia nyata yang jelas, nyata, dan sah kepemilikannya, serta membangun mekanisme audit, kustodian, dan pengungkapan informasi yang efektif.

Teknologi patuh, yaitu memenuhi persyaratan keamanan jaringan, privasi data, serta anti pencucian uang/pendanaan terorisme (AML/CFT).

Isolasi layanan, yaitu pengembangan teknologi terkait, konsultasi hukum, manajemen aset dan layanan lainnya secara ketat mengikuti hukum setempat, tanpa memberikan dukungan langsung terhadap aktivitas ilegal di dalam negeri.

Pengelolaan kecocokan investor, yaitu pelaksanaan ketat identifikasi investor dan penilaian kemampuan menanggung risiko, untuk mencegah risiko menyebar ke publik yang tidak mampu mengidentifikasi risiko.

Operasi patuh seperti ini secara fundamental berbeda dengan “risiko aset palsu”, “risiko spekulasi”, serta aktivitas penggalangan dana ilegal, penerbitan efek ilegal yang diperingatkan oleh “Peringatan”. Tujuan kebijakan pengawasan adalah “uang baik mengusir uang buruk”, menindak aktivitas ilegal, melindungi hak investor, menjaga stabilitas keuangan, dan bukannya menghambat inovasi fintech yang benar-benar bernilai dan patuh.

IV. Rapat Koordinasi dan “Peringatan”: Potensi Manfaat bagi Operasi Patuh dan Peringatan Tegas bagi Operasi Ilegal

Rapat koordinasi tiga belas kementerian dan penerbitan “Peringatan” oleh tujuh asosiasi kali ini dapat dianggap sebagai respons terpusat dan pembersihan risiko terhadap kekacauan pasar saat ini. Dampak intinya adalah:

Menegaskan garis merah, membersihkan pasar: Efek paling langsung adalah menindak keras dan membersihkan aktivitas seperti skema piramida, penipuan, dan penggalangan dana ilegal yang mengatasnamakan RWA, stablecoin (terutama koin udara seperti Pi Coin), menegakkan nama baik industri, dan mencegah “uang buruk mengusir uang baik”.

Memperkuat tanggung jawab institusi: Meminta bank, pembayaran, sekuritas, platform internet dan institusi lain untuk meningkatkan due diligence, memutuskan saluran dana, promosi, dan dukungan teknologi untuk aktivitas ilegal, sehingga meningkatkan biaya dan risiko operasional aktivitas ilegal.

Mendidik publik, meningkatkan kesadaran: Memberikan peringatan risiko melalui saluran yang berwenang kepada masyarakat umum, membantu menurunkan emosi spekulatif yang tidak rasional, dan membangun pola pikir investasi yang rasional.

Bagi institusi dan proyek yang selalu mengejar operasi patuh, sinyal kebijakan kali ini mungkin membawa kehati-hatian pasar dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka menengah hingga panjang, justru menguntungkan: Pertama, kejelasan pengawasan mengurangi ketidakpastian “wilayah abu-abu”, aturan bisnis patuh menjadi lebih jelas; kedua, lingkungan pasar yang bersih membantu proyek patuh mendapatkan perhatian pasar dan sumber daya yang lebih rasional; ketiga, penekanan pada “risiko” dan “belum disetujui” alih-alih “melarang mutlak”, menyisakan ruang kebijakan untuk uji coba patuh di masa depan ketika syarat dan aturan sudah matang.

V. Rasionalitas di Balik Sikap Tegas: Perlakuan Berbeda dan Berbasis Risiko

Secara keseluruhan, tindakan tiga belas kementerian dan tujuh asosiasi kali ini menunjukkan sikap tegas namun dengan kebijakan pengawasan yang rasional.

Sikap tegas tercermin pada: “zero tolerance” terhadap segala bentuk aktivitas keuangan ilegal, menjaga keamanan keuangan nasional dan stabilitas sosial dengan tegas; melarang dan menindak tegas setiap upaya menghindari kerangka hukum yang berlaku, melakukan penerbitan, perdagangan ilegal, serta memberikan layanan di dalam negeri; menanggapi isu panas pasar secara tepat waktu untuk mengontrol risiko.

Rasionalitas tercermin pada: membedakan berbagai konsep terkait mata uang virtual, melarang aktivitas seperti koin udara yang jelas bersifat penipuan, sedangkan untuk stablecoin dan RWA lebih menekankan peringatan risiko inheren dan status pengawasan saat ini; berbasis risiko, tindakan pengawasan difokuskan pada ilegalitas dan esensi risiko dari tindakan tertentu, bukan menolak teknologi atau konsep secara “sapu bersih”; menyisakan ruang, menekankan “belum disetujui” dan risiko, namun tidak menutup kemungkinan eksplorasi patuh di masa depan ketika aturan sudah sempurna dan risiko bisa dikendalikan.

Rasionalitas ini berasal dari pemahaman mendalam tentang hubungan kompleks antara inovasi keuangan dan pengendalian risiko. Teknologi blockchain dan tokenisasi aset memiliki nilai potensial, namun harus berkembang secara tertib dalam kerangka hukum dan pengawasan yang efektif. Sikap pengawasan saat ini adalah keseimbangan hati-hati yang mengutamakan pengendalian risiko nyata, serta tetap membuka ruang bagi perkembangan patuh di masa depan.

Kesimpulannya, rapat koordinasi tiga belas kementerian dan “Peringatan Risiko” dari tujuh asosiasi menempatkan RWA dan stablecoin sebagai bidang perhatian risiko, tetapi tidak serta-merta menyamakan atau melarangnya seperti koin udara dan aktivitas ilegal lainnya. Inti dokumen ini adalah menindak segala aktivitas keuangan ilegal di dalam negeri dan dukungan rantai industrinya, bertujuan menegaskan garis merah, membersihkan pasar, dan melindungi investor.

Bagi pelaku pasar, kuncinya bukan pada menakuti konsep, tetapi pada mematuhi hukum dan menghormati risiko. Setiap eksplorasi yang melibatkan RWA atau stablecoin harus mengutamakan kepatuhan, secara ketat mematuhi hukum dan peraturan di dalam dan luar negeri, terutama tidak terlibat dalam penerbitan, perdagangan, dan layanan ilegal di dalam negeri. Dalam kerangka hukum yang ada, terutama di yurisdiksi seperti Hong Kong yang telah membangun aturan terkait, eksplorasi yang patuh dan hati-hati tetap merupakan jalur yang memungkinkan.

Pernyataan pengawasan kali ini, dalam jangka pendek adalah “peringatan” dan “cleaner” terhadap kekacauan, namun dalam jangka panjang bisa menjadi “lampu lalu lintas” dan “fondasi” bagi perkembangan teratur industri. Ini menyampaikan pesan yang jelas: Pengawasan keuangan Tiongkok, sambil menjaga garis bawah keamanan, tetap mempertahankan observasi dan evaluasi rasional terhadap teknologi frontier. Ada sikap tegas dan juga rasionalitas, inilah norma pengawasan yang perlu dipahami dan diadaptasi oleh industri teknologi keuangan baru di pasar Tiongkok untuk pengembangan jangka panjang. Peluang masa depan pasti akan menjadi milik mereka yang mampu memeluk inovasi teknologi sekaligus memahami dan menaati semangat kepatuhan secara mendalam.