Gedung Putih Tegak Menolak Larangan Etika untuk Pejabat Kripto

Patrick Witt, Direktur Eksekutif Komite Penasihat Aset Digital Presiden AS, telah menegaskan bahwa administrasi tidak akan menerima klausul apa pun dalam undang-undang kripto yang secara langsung menargetkan Presiden Donald Trump atau aset digitalnya. Posisi ini, sebagaimana dilaporkan oleh Odaily, telah ditetapkan sebagai garis merah yang tidak dapat ditawar. Pernyataan tegas ini mencerminkan ketegangan yang sedang berkembang dalam negosiasi peraturan pasar kripto antara Gedung Putih dan pembuat undang-undang Kongres.

Garis Merah Eksekutif: Impunitas Pejabat Tidak Masuk Ranah Legislasi

Witt menggarisbawahi bahwa proposisi klausa anti-korupsi dan etika yang diajukan oleh anggota Partai Demokrat tertentu merupakan “sama sekali tidak dapat diterima.” Menurutnya, fokus utama regulasi pasar kripto seharusnya adalah menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk industri, bukan melakukan pemeriksaan etika terhadap pejabat pemerintah senior atau keluarga mereka. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa Gedung Putih menolak penuh upaya legislatif yang bermaksud membatasi keterlibatan figur eksekutif dalam ekosistem aset digital.

Perbedaan Fundamental: Regulasi Pasar versus Pengawasan Etika

Divergensi strategis antara administrasi dan Partai Demokrat terletak pada visi mendasar tentang undang-undang kripto. Sementara Gedung Putih memprioritaskan kompromi antara sektor perbankan tradisional dan industri kripto—khususnya mengenai perbedaan mekanisme hasil stablecoin—kelompok Demokrat terus mendorong mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap partisipasi pejabat senior dan keluarga mereka. Perbedaan filosofis ini membuat Gedung Putih menekankan bahwa para pembuat undang-undang Demokrat perlu mengajukan versi rancangan yang lebih “moderat dan dapat berkompromi” untuk memajukan proses legislatif.

Tantangan Pemajuan: Menolak Batasan tidak Berarti Penyelesaian Cepat

Witt mengakui bahwa meskipun Gedung Putih menolak dengan tegas klausa pembatasan pejabat, desakan Demokrat tetap menjadi rintangan signifikan dalam kemajuan legislatif. Impasse ini menunjukkan bahwa negosiasi akan memerlukan konsesi substansial dari kedua belah pihak. Prioritas administrasi saat ini adalah menghasilkan undang-undang yang dapat disahkan oleh presiden, namun jalur menuju penyetujuan masih terhambat oleh ketidaksepakatan mendalam mengenai cakupan dan ketentuan pengawasan etika untuk pejabat pemerintah.