Di Davos, Swiss tempat Forum Ekonomi Dunia diselenggarakan, terjadi perdebatan sengit yang melampaui sekadar diskusi teknologi, mengenai masa depan tatanan keuangan global. Konflik antara CEO Coinbase, Brian Armstrong, dan Gubernur Bank Sentral Prancis, François Villeroy de Galhau, akhirnya merumuskan satu pertanyaan utama: siapa yang akan memegang kendali masa depan sistem keuangan—inovasi dan regulasi, atau kedaulatan negara?
Suara penting lainnya turut hadir dalam diskusi ini. Panel yang melibatkan CEO Standard Chartered, Bill Winters, CEO Ripple, Brad Garlinghouse, dan CEO Euroclear, Valérie Urquhart, seperti miniatur dari seluruh industri keuangan dunia. Terutama, posisi moderat Garlinghouse menunjukkan bahwa di antara dua klaim ekstrem, ada ruang untuk alternatif yang realistis.
Perdebatan Imbal Hasil Stablecoin: Kepentingan Konsumen vs. Stabilitas Keuangan
Garis pertama dalam diskusi ini adalah apakah stablecoin harus memberikan imbal hasil seperti bunga deposito.
Argumen Armstrong jelas. Ia mengangkat isu ini dari dua sudut pandang. Pertama, dari perspektif konsumen. “Orang harus bisa mendapatkan lebih banyak hasil dari aset mereka. Ini soal membawa lebih banyak uang ke kantong konsumen.” Kedua, dari segi daya saing internasional. Ia menekankan bahwa China telah menyatakan bahwa mata uang digital bank sentral (CBDC) mereka akan membayar bunga, dan stablecoin luar negeri juga menawarkan hasil. Jika token di bawah regulasi AS tidak mampu memberikan manfaat ini, kekhawatiran muncul bahwa pesaing dari luar negeri akan berkembang pesat.
Sebaliknya, Villeroy de Galhau menanggapi dari sudut pandang stabilitas sistemik. “Jawabannya bukan itu,” tegasnya, menekankan bahwa “tujuan publik juga termasuk menjaga stabilitas sistem keuangan.” Ia berpendapat bahwa kompetisi hasil dari token swasta bisa mengancam kestabilan sistem keuangan.
Garlinghouse menawarkan posisi tengah yang menarik. “Persaingan itu baik dan penting untuk adanya kompetisi yang adil,” katanya, sambil menambahkan, “Ripple tidak memiliki kepentingan besar dalam pertarungan ini.” Sementara itu, Winters dari Standard Chartered yang sudah lama terlibat dalam industri aset digital, mendukung dunia kripto. Ia berpendapat bahwa tanpa imbal hasil, token kehilangan daya tarik sebagai alat penyimpan nilai. “Token akan menjadi alat tukar dan alat penyimpan nilai. Tanpa hasil, sebagai alat penyimpan nilai, itu jauh kurang menarik.”
Legislasi AS dan Lobi Bank: Pilihan Strategis Industri Kripto
Garis kedua beralih ke regulasi kripto di AS. Diskusi tentang RUU CLARITY menunjukkan perubahan taktik dari industri kripto.
Armstrong menjelaskan mengapa Coinbase menarik dukungannya dari RUU ini baru-baru ini. Ia menyatakan, “Kami ingin memastikan tidak ada RUU kripto di AS yang melarang kompetisi,” dan mengkritik kelompok lobi bank di Washington D.C. yang berusaha “menggeser keseimbangan dan melarang kompetisi.” Ia menegaskan bahwa hal ini tidak bisa diterima.
Sementara itu, Garlinghouse menawarkan pendekatan yang lebih canggih. Ia setuju bahwa kompetisi yang adil penting, tetapi menekankan bahwa kompetisi harus dua arah. “Perusahaan kripto harus diperlakukan dengan standar yang sama seperti bank, dan bank juga harus diperlakukan sama seperti perusahaan kripto,” katanya. Artinya, keadilan sejati harus bersifat timbal balik—berbeda dari argumen Armstrong yang lebih menekankan keseimbangan sistem secara keseluruhan.
Perdebatan Standar Bitcoin: Konflik Kedaulatan dan Independensi
Garis ketiga dan paling mendasar adalah perdebatan tentang konsep standar Bitcoin.
Armstrong secara provokatif mengusulkan transisi ke “standar Bitcoin” sebagai lindung nilai terhadap penurunan nilai uang kertas. “Kita menyaksikan munculnya sistem moneter baru yang bisa disebut sebagai standar Bitcoin, bukan standar emas.”
Villeroy de Galhau segera membantah dengan menekankan perlunya pengawasan demokratis. Pandangannya jelas: “Kebijakan moneter dan uang adalah bagian dari kedaulatan, dan kita hidup di negara demokratis.” Ia berpendapat bahwa kekuasaan kebijakan moneter bank sentral tidak bisa dipisahkan dari pengawasan demokratis.
Perdebatan semakin memanas. Ketika Villeroy membandingkan kepercayaan terhadap bank sentral dengan Bitcoin, ia tampaknya salah memahami esensi Bitcoin, dan Armstrong segera mengoreksi. “Bitcoin adalah protokol terdesentralisasi. Tidak ada entitas yang menerbitkannya.” Ia malah memanfaatkan argumen tentang independensi Villeroy. “Dalam hal independensi bank sentral, Bitcoin jauh lebih independen. Tidak ada negara, perusahaan, maupun individu yang mengendalikannya.”
Namun, Loire memperingatkan bahwa ini adalah ancaman. Ia memperingatkan bahwa “inovasi tanpa regulasi dapat menimbulkan masalah kepercayaan yang serius,” dan bahwa stablecoin serta uang digital swasta yang dibiarkan tanpa pengawasan dapat menimbulkan ancaman politik berupa “privatisasi uang dan hilangnya kedaulatan” terutama di negara berkembang. Ia menyoroti risiko ketergantungan yurisdiksi terhadap penerbit luar negeri.
Peran Garlinghouse dalam Menemukan Kesepakatan Realistis
Di tengah ketiga perdebatan sengit ini, Garlinghouse memainkan peran menarik. Ia menilai diskusi ini sebagai “hangat” di X, tetapi juga menunjukkan sinyal positif yang langka.
Semua pihak akhirnya sepakat pada satu hal: harus ditemukan cara agar inovasi dan regulasi dapat berjalan berdampingan. Ini bukan sekadar kompromi, melainkan pengakuan terhadap arah masa depan industri. Pendekatan moderat Garlinghouse—yang menegaskan bahwa kompetisi harus bersifat saling menguntungkan—menawarkan jalan tengah yang realistis di antara dua posisi ekstrem.
Pertanyaan yang Diajukan kepada Industri
Diskusi di Davos ini bukan sekadar diskusi akademik. Ia mencerminkan dilema nyata yang dihadapi regulator global. Isu pemberian hasil dari stablecoin, arah regulasi di AS, serta hubungan antara aset terdesentralisasi seperti Bitcoin dan kedaulatan negara—semua ini akan menentukan bentuk ekosistem keuangan global setelah 2026.
Yang menarik, tidak ada satu pun pihak yang benar-benar meraih kemenangan mutlak. Logika inovasi dari Armstrong, stabilitas dari Villeroy, maupun keadilan timbal balik dari Garlinghouse semuanya memiliki bagian kebenarannya. Perdebatan di Davos ini menunjukkan bahwa industri kripto tidak hanya menawarkan inovasi teknologi, tetapi juga menuntut rekonstruksi fundamental sistem keuangan, dan bagaimana otoritas keuangan tradisional serta regulator akan beradaptasi menjadi tantangan utama ekonomi abad ke-21.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Inti dari Kontroversi Davos: Tiga Perang tentang Masa Depan Regulasi Cryptocurrency
Di Davos, Swiss tempat Forum Ekonomi Dunia diselenggarakan, terjadi perdebatan sengit yang melampaui sekadar diskusi teknologi, mengenai masa depan tatanan keuangan global. Konflik antara CEO Coinbase, Brian Armstrong, dan Gubernur Bank Sentral Prancis, François Villeroy de Galhau, akhirnya merumuskan satu pertanyaan utama: siapa yang akan memegang kendali masa depan sistem keuangan—inovasi dan regulasi, atau kedaulatan negara?
Suara penting lainnya turut hadir dalam diskusi ini. Panel yang melibatkan CEO Standard Chartered, Bill Winters, CEO Ripple, Brad Garlinghouse, dan CEO Euroclear, Valérie Urquhart, seperti miniatur dari seluruh industri keuangan dunia. Terutama, posisi moderat Garlinghouse menunjukkan bahwa di antara dua klaim ekstrem, ada ruang untuk alternatif yang realistis.
Perdebatan Imbal Hasil Stablecoin: Kepentingan Konsumen vs. Stabilitas Keuangan
Garis pertama dalam diskusi ini adalah apakah stablecoin harus memberikan imbal hasil seperti bunga deposito.
Argumen Armstrong jelas. Ia mengangkat isu ini dari dua sudut pandang. Pertama, dari perspektif konsumen. “Orang harus bisa mendapatkan lebih banyak hasil dari aset mereka. Ini soal membawa lebih banyak uang ke kantong konsumen.” Kedua, dari segi daya saing internasional. Ia menekankan bahwa China telah menyatakan bahwa mata uang digital bank sentral (CBDC) mereka akan membayar bunga, dan stablecoin luar negeri juga menawarkan hasil. Jika token di bawah regulasi AS tidak mampu memberikan manfaat ini, kekhawatiran muncul bahwa pesaing dari luar negeri akan berkembang pesat.
Sebaliknya, Villeroy de Galhau menanggapi dari sudut pandang stabilitas sistemik. “Jawabannya bukan itu,” tegasnya, menekankan bahwa “tujuan publik juga termasuk menjaga stabilitas sistem keuangan.” Ia berpendapat bahwa kompetisi hasil dari token swasta bisa mengancam kestabilan sistem keuangan.
Garlinghouse menawarkan posisi tengah yang menarik. “Persaingan itu baik dan penting untuk adanya kompetisi yang adil,” katanya, sambil menambahkan, “Ripple tidak memiliki kepentingan besar dalam pertarungan ini.” Sementara itu, Winters dari Standard Chartered yang sudah lama terlibat dalam industri aset digital, mendukung dunia kripto. Ia berpendapat bahwa tanpa imbal hasil, token kehilangan daya tarik sebagai alat penyimpan nilai. “Token akan menjadi alat tukar dan alat penyimpan nilai. Tanpa hasil, sebagai alat penyimpan nilai, itu jauh kurang menarik.”
Legislasi AS dan Lobi Bank: Pilihan Strategis Industri Kripto
Garis kedua beralih ke regulasi kripto di AS. Diskusi tentang RUU CLARITY menunjukkan perubahan taktik dari industri kripto.
Armstrong menjelaskan mengapa Coinbase menarik dukungannya dari RUU ini baru-baru ini. Ia menyatakan, “Kami ingin memastikan tidak ada RUU kripto di AS yang melarang kompetisi,” dan mengkritik kelompok lobi bank di Washington D.C. yang berusaha “menggeser keseimbangan dan melarang kompetisi.” Ia menegaskan bahwa hal ini tidak bisa diterima.
Sementara itu, Garlinghouse menawarkan pendekatan yang lebih canggih. Ia setuju bahwa kompetisi yang adil penting, tetapi menekankan bahwa kompetisi harus dua arah. “Perusahaan kripto harus diperlakukan dengan standar yang sama seperti bank, dan bank juga harus diperlakukan sama seperti perusahaan kripto,” katanya. Artinya, keadilan sejati harus bersifat timbal balik—berbeda dari argumen Armstrong yang lebih menekankan keseimbangan sistem secara keseluruhan.
Perdebatan Standar Bitcoin: Konflik Kedaulatan dan Independensi
Garis ketiga dan paling mendasar adalah perdebatan tentang konsep standar Bitcoin.
Armstrong secara provokatif mengusulkan transisi ke “standar Bitcoin” sebagai lindung nilai terhadap penurunan nilai uang kertas. “Kita menyaksikan munculnya sistem moneter baru yang bisa disebut sebagai standar Bitcoin, bukan standar emas.”
Villeroy de Galhau segera membantah dengan menekankan perlunya pengawasan demokratis. Pandangannya jelas: “Kebijakan moneter dan uang adalah bagian dari kedaulatan, dan kita hidup di negara demokratis.” Ia berpendapat bahwa kekuasaan kebijakan moneter bank sentral tidak bisa dipisahkan dari pengawasan demokratis.
Perdebatan semakin memanas. Ketika Villeroy membandingkan kepercayaan terhadap bank sentral dengan Bitcoin, ia tampaknya salah memahami esensi Bitcoin, dan Armstrong segera mengoreksi. “Bitcoin adalah protokol terdesentralisasi. Tidak ada entitas yang menerbitkannya.” Ia malah memanfaatkan argumen tentang independensi Villeroy. “Dalam hal independensi bank sentral, Bitcoin jauh lebih independen. Tidak ada negara, perusahaan, maupun individu yang mengendalikannya.”
Namun, Loire memperingatkan bahwa ini adalah ancaman. Ia memperingatkan bahwa “inovasi tanpa regulasi dapat menimbulkan masalah kepercayaan yang serius,” dan bahwa stablecoin serta uang digital swasta yang dibiarkan tanpa pengawasan dapat menimbulkan ancaman politik berupa “privatisasi uang dan hilangnya kedaulatan” terutama di negara berkembang. Ia menyoroti risiko ketergantungan yurisdiksi terhadap penerbit luar negeri.
Peran Garlinghouse dalam Menemukan Kesepakatan Realistis
Di tengah ketiga perdebatan sengit ini, Garlinghouse memainkan peran menarik. Ia menilai diskusi ini sebagai “hangat” di X, tetapi juga menunjukkan sinyal positif yang langka.
Semua pihak akhirnya sepakat pada satu hal: harus ditemukan cara agar inovasi dan regulasi dapat berjalan berdampingan. Ini bukan sekadar kompromi, melainkan pengakuan terhadap arah masa depan industri. Pendekatan moderat Garlinghouse—yang menegaskan bahwa kompetisi harus bersifat saling menguntungkan—menawarkan jalan tengah yang realistis di antara dua posisi ekstrem.
Pertanyaan yang Diajukan kepada Industri
Diskusi di Davos ini bukan sekadar diskusi akademik. Ia mencerminkan dilema nyata yang dihadapi regulator global. Isu pemberian hasil dari stablecoin, arah regulasi di AS, serta hubungan antara aset terdesentralisasi seperti Bitcoin dan kedaulatan negara—semua ini akan menentukan bentuk ekosistem keuangan global setelah 2026.
Yang menarik, tidak ada satu pun pihak yang benar-benar meraih kemenangan mutlak. Logika inovasi dari Armstrong, stabilitas dari Villeroy, maupun keadilan timbal balik dari Garlinghouse semuanya memiliki bagian kebenarannya. Perdebatan di Davos ini menunjukkan bahwa industri kripto tidak hanya menawarkan inovasi teknologi, tetapi juga menuntut rekonstruksi fundamental sistem keuangan, dan bagaimana otoritas keuangan tradisional serta regulator akan beradaptasi menjadi tantangan utama ekonomi abad ke-21.