【Blok Luyun】25 September, IRS (Internal Revenue Service) Amerika Serikat merilis draf Form W-9 versi 2026, menambahkan ketentuan kepatuhan aset digital, yang mengharuskan broker di Amerika Serikat untuk mengumpulkan dan memverifikasi nomor pajak (TIN) pelanggan dalam transaksi aset digital seperti Aset Kripto dan NFT, untuk memperkuat pelaporan pajak.
Draf tersebut juga mengklarifikasi pedoman spesifik bagi pemilik tunggal dan entitas yang diabaikan dalam mengisi nomor pajak, mengurangi risiko pemotongan cadangan yang disebabkan oleh kesalahan nomor pajak. Peraturan baru ini akan berlaku mulai Januari 2026, perusahaan perlu memperbarui proses kepatuhan, individu dan perusahaan harus memastikan informasi nomor pajak akurat.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
LowCapGemHunter
· 7jam yang lalu
Regulasi akhir-akhir ini cukup ketat.
Lihat AsliBalas0
ZkProofPudding
· 7jam yang lalu
Apakah mereka datang untuk mengumpulkan uang lagi? Banyak yang serakah.
Lihat AsliBalas0
SchrodingerProfit
· 7jam yang lalu
Apa kita tidak bisa pergi ke abu lagi?
Lihat AsliBalas0
GasWrangler
· 7jam yang lalu
sebenarnya mereka hanya mencoba untuk membunuh defi... inefisiensi birokrasi yang khas smh
Lihat AsliBalas0
ForkTongue
· 7jam yang lalu
Ini adalah cara baru untuk meraup keuntungan di Amerika.
IRS berencana untuk merevisi formulir W-9 untuk memperkuat kepatuhan pajak aset digital
【Blok Luyun】25 September, IRS (Internal Revenue Service) Amerika Serikat merilis draf Form W-9 versi 2026, menambahkan ketentuan kepatuhan aset digital, yang mengharuskan broker di Amerika Serikat untuk mengumpulkan dan memverifikasi nomor pajak (TIN) pelanggan dalam transaksi aset digital seperti Aset Kripto dan NFT, untuk memperkuat pelaporan pajak.
Draf tersebut juga mengklarifikasi pedoman spesifik bagi pemilik tunggal dan entitas yang diabaikan dalam mengisi nomor pajak, mengurangi risiko pemotongan cadangan yang disebabkan oleh kesalahan nomor pajak. Peraturan baru ini akan berlaku mulai Januari 2026, perusahaan perlu memperbarui proses kepatuhan, individu dan perusahaan harus memastikan informasi nomor pajak akurat.